Jambi
Masyarakat sekitar PT. Bukit Kausar menuntut penyelesaian pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luasan HGU yang belum kunjung dipenuhi oleh perusahaan. Tuntutan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan telah memanas, dengan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor kebun PT. Bukit Kausar dan melakukan panen massa.
Minimnya Tenaga Kerja Lokal
Menurut narasumber, hadirnya PT. Bukit Kausar tidak memberikan dampak positif bagi warga masyarakat sekitar. Hal ini tampak dari minimnya tenaga kerja lokal, sedangkan tenaga kerja mayoritas berasal dari luar daerah, seperti Sumatera Utara dan Jawa. “Apa manfaat PT. Bukit Kausar bagi masyarakat setempat, saya rasa tidak ada. Tenaga kerja kebanyakan dari luar daerah, seperti dari Sumatera Utara dan Jawa. Sedangkan tenaga kerja lokal minim,” papar narasumber. Kamis (15/5/2025)
Surat terbuka untuk Presiden RI
Baru-baru ini, salah seorang warga Renah Mandaluh membuat cuitan di akun Facebook dengan judul “Surat Terbuka” yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam surat tersebut, warga meminta agar tidak memperpanjang izin HGU PT. Bukit Kausar karena perusahaan tidak patuh atas aturan dan perundang-undangan.
Warga meminta agar PT. Bukit Kausar memenuhi amanah Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20% dari HGU. Warga juga meminta agar perusahaan memenuhi janji awal tentang pembangunan kebun plasma untuk masyarakat.
Padahal, awal mula pembukaan perusahaan tersebut, warga diiming-imingi kebun plasma untuk masyarakat. Namun, sampai hari ini, kebun plasma itu belum ada. Warga ingin fasilitasi pembangunan kebun masyarakat berupa kebun, bukan yang lain-lain, demi untuk kesejahteraan masyarakat kecil.
Warga memohon kepada Presiden RI, Gubernur Jambi, dan Bupati Tanjung Jabung Barat untuk tidak memperpanjang izin HGU PT. Bukit Kausar sebelum masalah ini diselesaikan. “Kami ingin fasilitasi pembangunan kebun masyarakat itu berupa kebun bukan yang lain-lain demi untuk kesejahteraan masyarakat kecil,” tulis warga dalam surat terbuka tersebut.(Rilis/NUR)
