Pekanbaru —27 juni Dugaan praktik suap, korupsi, dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang melibatkan orang-orang dekat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus mencuat ke permukaan. Setelah sebelumnya tersiar kabar keterlibatan orang-orang “adik asuh” Gubernur Riau yang juga Ketua PKB Riau, Abdul Wahid atau yang akrab disapa Ajo Wahid, kini muncul nama baru: Dani Nursalam.
Dani Nursalam, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Harian DPW PKB Riau, disebut-sebut memainkan peran strategis sebagai “penjaring” pejabat eselon III di Pemprov Riau. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dani diduga meminta sejumlah uang dengan nilai bervariasi kepada para calon pejabat, tergantung posisi strategis yang diincar.
Tak hanya itu, Dani juga disebut terlibat dalam pengaturan jual beli proyek di lingkungan Pemprov Riau. Besaran “PI” (fee) yang ditetapkan bervariasi, mulai dari 10 hingga 15 persen dari total nilai proyek. Sementara untuk jasa konsultan perencanaan dan pengawasan, angka “PI” mencapai 50 persen dari nilai kegiatan.
“Praktik kotor ini sudah kami laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukti dan data terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam jual beli jabatan serta proyek sudah kami serahkan,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Munculnya nama Dani Nursalam semakin memperkuat dugaan adanya jaringan mafia jabatan dan proyek yang melibatkan politisi PKB Riau. Bahkan, sejumlah pihak meyakini, nama-nama lain dari partai berlambang bola dunia itu akan bermunculan, mengingat dugaan kejahatan ini disebut bermuara pada pucuk pimpinan PKB Riau, Ajo Wahid.
Hingga berita ini diturunkan, baik Dani Nursalam maupun pihak PKB Riau belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Publik kini menunggu langkah tegas dari KPK untuk mengusut tuntas dugaan praktik kotor ini, demi menyelamatkan birokrasi Riau dari cengkeraman mafia politik dan korupsi.
(Idham rizal)
